Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi Foto : Tiara/mr

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi mengapresiasi kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) yang sudah berhasil meningkatkan nilai ekspor ke 161 negara. Menurutnya hal ini merupakan sebuah kondisi yang baik dalam rangka meningkatkan nilai ekspor di Indonesia dalam hal kelautan dan perikanan. 

“Dengan pengembangan ekspor ke 161 negara ini merupakan peluang ekonomi yang sangat bagus. Terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), nelayan dan pengusaha perikanan untuk mampu lebih mengembangkan industri perikanan lokal dan nasional,” ungkap Viva usai memimpin peninjauan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke BKIPM di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (14/12/2018). 

Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai kerja sama ekspor ke 161 negara tersebut merupakan sebuah prestasi dan patut dipertahankan. Bersama Komisi IV DPR RI, dirinya berkomitmen untuk selalu mendorong peningkatan nilai ekspor yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan perlindungan nelayan. 

“Intinya bahwa ekspor harus lebih tinggi daripada impor. Untuk itu kami juga mengimbau menyangkut beberapa hal teknis diantaranya dalam hal security, pengendalian terhadap penyakit yang berasal dari luar, peningkatan kapasitas karantina dan lainnya perlu penguatan ke depannya. Komisi IV DPR RI sangat mengapresiasi dan akan membantu hal apa saja yang dibutuhkan BKIPM ke depannya,” imbuh legislator dapil Jawa Timur itu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Fadholi yang menilai pentingnya keberadaan BKIPM, khususnya di Semarang. Menurutnya hal ini merupakan suatu hal yang cukup penting dan strategis. Karena merupakan salah satu BKIPM yang diandalkan di provinsi Jateng, khususnya bagi para nelayan di wilayah Jepara, Demak, dan sekitarnya. 

“Dengan sudah dipasarkannya ke 161 negara merupakan sebuah potensi yang cukup besar sekali. Oleh karena itulah BKIPM ini akan kita terus dukung dan pacu untuk menumbuhkan nilai ekspor kita, terutama ikan hasil produksi laut,” ungkap legislator daerah pemilihan (dapil) Jateng ini.

Pertemuan Komisi IV DPR RI dengan BKIPM ditutup dengan penyaluran bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang didukung oleh Komisi IV DPR RI berupa bantuan permodalan kepada 5 perwakilan Badan Layanan Umum (BLU) dengan total sebesar Rp 45 miliar. Fadholi mengungkapkan bantuan berupa pinjaman modal ini diberikan kepada koperasi yang selama ini membina para nelayan di wilayah Jateng.

“Bantuan pinjaman modal yang diberikan ini dibutuhkan untuk pengembangan khususnya kepada para nelayan untuk mendukung sarana dan prasarana para nelayan agar mereka bisa lebih meningkatkan produksi tangkapan ikan ke depannya,” ungkap legislator Partai NasDem ini.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama Kepala BKIPM Pusat Rina dalam sambutannya mengungkapkan, khusus di wilayah Semarang merupakan wilayah dengan lalu lintas produk perikanan yang cukup tinggi. Pada awal Desember 2018 hasil produksi Semarang dari wilayah kendal memproduksi sebanyak 26.239 ton ikan. 

“Produk unggulan yang paling banyak diproduksi dari Semarang ini adalah rajungan, udang dan cumi. Sementara negara yang paling banyak mengimpor dari wilayah Semarang, Jateng ini adalah China, Jepang, Amerika dan Australia. Sementara hasil ekspor yang melalui kantor Karantina Semarang ini diekspor ke 32 negara,” jelas Rina. 

Lebih lanjut Rina menuturkan sebanyak 48 unit pengolah hasil perikanan di Jateng sudah compliance dengan standar yang dikeluarkan oleh KKP. Sementara sebanyak 48 unit pengolah hasil perikanan yang ada di Semarang keseluruhannya sudah memiliki grade A. 

“Artinya seluruh hasil produksi bisa diterima di seluruh negara di dunia. Jika hanya grade B bisa diterima seluruh negaea kecuali Uni Eropa, sementara grade C tidak diterima di Uni Eropa dan Amerika tapi negara lain bisa. Mudah-mudahan pelayanan kami bisa semakin baik lagi ke depannya,” tuturnya.

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI turut diikuti sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI lainnya, diantaranya, Susi Syahdonna Marleny Bachsin dan Budisatrio Djiwandono dari Partai Gerindra, Guntur Sasono dan Ibnu Multazam dari PKB, dan Hassanuddin (PPP). (tra/sf)